Kendari. Bentara Timur – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi kembali melakukan bongkar pasang kabinetnya. Ada 7 pejabat dari sejumlah dinas dan badan yang ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
Pelantikan pejabat eselon II tersebut di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Jumat (9/7/2021).
Adapun pejabat yang dilantik yakni, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, La Ode Mustari (asisten III) menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jabatan yang ditinggalkannya diisi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sukanto Toding.
Sementara jabatan Kepala Balitbang diamanahkan kepada Isma yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selanjutnya, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (asisten I) Basiran, M.Si ditunjuk untuk memimpin BPKAD. Jabatan asisten I yang ditingglkan Basiran, diisi oleh Muhammad Ilyas, yang sebelumnya merupakan staf Sekretarit Daerah Provinsi Sultra.
Kemudian, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan La Ode Kardini, ditetapkan menjadi kepala definitif pada dinas tersebut.
Selain itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah La Ode Adili, dialihkan menjadi staf pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra.
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 410 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021.
Selain pejabat tersebut, Ali Mazi juga menunjuk Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Khaeruddin sebagai pelaksana teknis kepala biro untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditingglkan La Ode Adili.
Sedangkan, pejabat fungsional Arsiparis Madya Trio Prasetio Prahasto ditunjuk menjadi Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Dalam sambutannya, Ali Mazi menyampaikan peristiwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan semestinya dimaknai dari sudut kebutuhan dan kepentingan organisasi.
“Hal ini biasa dan lumrah dilakukan dalam tatanan birokrasi pemerintahan kita, agar organisasi dapat tetap berjalan dalam keselarasan dan keseimbangan sesuai tujuannya,” kata Ali Mazi.
Menurutnya, satu hal yang perlu dipahami bersama bahwa esensi penempatan pegawai dalam sebuah jabatan, tidak hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan karier pegawai itu sendiri.
Tetapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana mereka yang diberi kepercayaan, memaksimalkan kemampuan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Agar lebih mengembangkan peran dan kontribusinya, melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi. Pada akhirnya, akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik, sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Dengan senantiasa berjalan di jalur dan koridor ketentuan dan persaturan yang berlaku, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan program/kegiatan prioritas pembangunan yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah.
Politikus NasDem itu juga, menyampaikan enam poin penting yang perlu diingat dan dilakukan oleh para pejabat yang baru dilantik.
Pertama, jabatan yang dipercayakan adalah sebuah amanah yang dititipkan, yang setiap saat dapat diambil kembali. Sehingga selain perlu disyukuri, juga hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja.
Kedua, senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin tinggi, dan komitmen terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Meneguhkan niat dan tekad untuk menjadi teladan, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun sebagai anggota masyarakat, agar dapat memberi kesan positif dan menginspirasi melalui tindakan-tindakan yang lebih bermanfaat.
Ketiga, senantiasa bersifat sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul, baik di dalam maupun di luar organisasi.
Raih WTP ke-8, Pemprov Sultra Terima Catatan dari BPK
Janji Gubernur Sultra ke Ratusan Honorer K-2, Naikkan Gaji Hingga Diangkat Jadi ASN
Keempat, harus mampu mengembangkan wawasan jauh ke depan dan harus melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif, dan sistemik untuk kepentingan organisasi.
Kelima, harus mampu membangun koordinasi efektif dengan unsur-unsur terkait, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, guna menghasilkan produktifitas kerja yang maksimal.
“Lalu yang terakhir atau yang keenam, pejabat yang baru dilantik harus mampu memperbaiki standar pengukuran kinerja, memenuhi kelemahan komunikasi birokrasi, membangun hubungan kerja yang harmonis dan saling support di semua level manajemen organisasi, serta peningtakan pengawasan intern, guna mendorong peningkatan performance seluruh jajarannya,” ujar Ali Mazi.
Reporter : (rmh)
