BPKP Sultra Ingatkan OPD Buteng Pentingnya Menyusun Program Berbasis Manajemen Risiko

BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan pemahaman kepada Kepala OPD lingkup Kabupaten Buton Tengah akan pentingnya tata kelola penyusunan, perencanaan program, dan anggaran berbasis manajemen risiko. Kegiatan itu dilaksanakan di gedung kesenian Lakudo, Selasa, (29/03/2021). Foto/Mohamad Sadli Saleh/bentaratimur.id
BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan pemahaman kepada Kepala OPD lingkup Kabupaten Buton Tengah akan pentingnya tata kelola penyusunan, perencanaan program, dan anggaran berbasis manajemen risiko. Kegiatan itu dilaksanakan di gedung kesenian Lakudo, Selasa, (29/03/2021). Foto/Mohamad Sadli Saleh/bentaratimur.id

Labungkari, bentaratimur.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan pemahaman kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Buton Tengah (Buteng) akan pentingnya tata kelola penyusunan, perencanaan program, dan anggaran berbasis manajemen risiko. Kegiatan itu dilaksanakan di gedung kesenian Lakudo, Selasa, (29/03/2021).

Kepala BPKP Perwakilan Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution menyampaikan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan sampling atau mengambil sampel di Buteng.

Berdasarkan sampling tersebut, nilai organisasi dalam menentukan tujuan yang optimal (maturitas) atas kematangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), nilai kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dan manajemen risiko indeks Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buteng masih terbilang rendah.

Nani bilang, hal tersebut perlu dilakukan peningkatan (improvement). Dimana hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada pasal 2 disebutkan, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Meski demikian, Nani sudah berupaya melakukan pembinaan, bimtek dan pendampingan yang sesuai dengan nilai area off improvement Pemda Buteng.

“Jika dilihat nilainya seperti apa, kita kembali dampingi lagi. Tergantung dari komitmen pemerintah daerah. Kalau Pemda komit, kita mau melakukan perbaikan. Insyaallah dapat mencapai tata kelola yang lebih baik,” ujar Nani.

Mengenai indeks manajemen risiko, Nani menjelaskan, indeks yang dibangun oleh BPKP bertujuan menilai kematangan suatu daerah dalam membangun sistem pengendalian internal untuk memastikan pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.

“Itu metodelogi yang kita bangun yang digunakan untuk menilai. Salah satunya ini kita sosialisasi, edukasi manfaatnya seperti apa. Jika mereka (OPD) paham, baru habis itu muncul komitmen. Bangun infrastruktur pengendaliannya, kemudian memastikan dilaksanakan nanti kalau itu sudah berjalan, Insyaallah Buteng lebih baik,” katanya.

Nani menambahkan, salah satu indikator kurang matangnya perencanaan dan mutu program berbasis manajemen risiko di bidang kesehatan adalah masih ditemukannya anak-anak penderita gizi buruk di Buteng.

“Harusnya tidak ada anak-anak dan masyarakat yang gizi buruk. Dengan kita tahu risikonya, kita akan tahu itu ketika menetapkan target. Itu yang kita tekankan perencanaan, kegiatan dan program yang disusun itu memang kita arahkan untuk mengintervensi hal itu,” tuturnya.

“Jadi, ketika pemerintah mengintervensi faktor-faktor permasalahan gizi buruk indikatornya adalah saat kegiatan program diselenggarakan harusnya gizi buruk itu tidak terjadi,” tambahnya.

Untuk itu, ia menyarankan, Pemda Buteng dalam mengeksekusi program berbasis manajemen risiko, agar segera meninggalkan sumber data zaman dahulu yang terlampau lama tak di upgrade

Nani menilai, kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemda Buteng belum cukup memadai karena belum disusun dengan skema manejemen berbasis risiko menggunakan data yang valid.

“Kami sih selalu mengarahkan kolaborasi lah dengan BPS, kalau misalnya terkait dengan indikator-indikator bagaimana caranya? Kolaborasi lah dengan BPKP,” pinta Nani.

Senada dengan Nani, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buteng, Konstinus Bukide mengakui akan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis manajemen risiko yang berdampak pada out come (hasil) program di lingkup masing-masing OPD.

“Tadi disampaikan sama ibu Nani, dana BOS sekian setiap tahun diturunkan, anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBD tapi anak-anak kita banyak juga yang tidak cerdas. Ada yang salah disitu,” kata Konstinus.

“Inilah yang perlu, ketika kita menyusun suatu program harusnya kita sudah bisa menghitung ketika kita membuat suatu program risiko buruknya seperti apa. Sehingga betul-betul pencapaian target itu bisa kita capai, kita sudah tahu risikonya dari awal,” pungkasnya.

Reporter : MSS