Kendari, bentaratimur.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra atau AJP kembali menggelar reses masa sidang II tahun 2021/2022 di daerah pemilihan (dapil)-nya, Kota Kendari.
Kegiatan reses ini tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat di dua kelurahan yakni, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, dan Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Senin (1/6/2022).
Di hadapan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra ini, masyarakat yang mengikuti reses menyampaikan masukan dan usulan. Di Kelurahan Kambu, masyarakat mengeluhkan soal infrastruktur jalan yang rusak.
Selain masalah infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan tentang minimnya bantuan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kemudian permintaan lainnya yakni, bantuan mesin air.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra utu menjelaskan, semua usulan yang disampaikan masyarakat kebanyakan masuk dalam kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
“Ini menjadi problem kita di DPRD Sultra Kota Kendari. Kami ingin berbuat banyak tapi dibatasi dengan regulasi, pasalnya masing-masing sudah ada tupoksinya,” kata Ketua DPD Ormas MKGR Sultra itu.
Sementara untuk perbaikan jalan setapak kata AJP, bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra melalui anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sultra.
“Untuk jalan setapak bisa kita anggarkan. Nanti kita lihat anggaran di perubahan APBD, pastinya ada yang direalisasikan tahun ini dan selebihnya itu kita perjuangkan di APBD 2023,” ujar AJP.
Kemudian, bantuan untuk UMKM, kata AJP, masyarakat tinggal membentuk kelompok dan membuat proposal, nanti dirinya yang memfasilitasi ke dinas terkait.
“Untuk mesin air seperti yang diminta warga, ya alhamdullilah tidak butuh waktu lama menunggu anggaran. Pengadaannya saya langsung talangi pakai dana pribadi,” tutur AJP.
Sementara warga Kelurahan Wundudopi meminta dibuatkan sumur bor, lampu penerangan jalan, dan bantuan kendaraan pembuangan sampah.
Menjawab keluhan itu, AJP berjanji akan membuatkan sumur bor tiga titik. Dimana satu titik akan diperuntukan 10 rumah. Anggaran pembuatan sumur itu akan diupayakan di APBD perubahan 2022 atau selambat-lambatnya di APBD 2023.
“Kita juga akan siapkan towernya. Supaya satu paket. Dan itu saya sudah sampaikan sama pak lurah dan pak camat untuk menentukan titiknya, nanti kita siapkan anggarannya,” katanya.
Lalu untuk lampu pemerangan jalan, kata AJP, Pemkot Kendari memiliki program kendari terang, namun faktanya di kelurahan ini tidak sampai. Hal ini harus dikoordinasikan dengan Pemprov, ketika bisa ditangani, maka dirinya akan menyelipkan anggaran untuk itu.
Kemudian, terkait permintaan warga yang meminta penyediaan kendaraan pembuangan sampah, dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Ini sebenarnya merupakan kewenangan Pemkot kendari. Harusnya DLH jelih untuk melihat dan membuat pembuangan sampah, agar warga tidak mengeluh dan mobil sampah tinggal mengangkut saja. Saling koordinasi saja harusnya untuk menyelesaikan masalah,” pungkasnya.
Reporter : R. Hafid
