Bentara Timur – Di tengah pesatnya pertumbuhan industri nikel nasional, transparansi dan kepatuhan pada regulasi menjadi fondasi utama keberlanjutan investasi. Prinsip inilah yang ditunjukkan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) dalam merespons ruang evaluasi dan pengawasan publik terhadap pengembangan Indonesia Growth Project (IGP) Blok Pomalaa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Langkah terbuka tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara manajemen PT Vale dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Rabu (23/9/2026). Forum lintas pihak ini dimanfaatkan anggota Grup MIND ID tersebut untuk menyelaraskan data operasional, meluruskan informasi ketenagakerjaan, hingga mempertegas komitmen keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
Senior Manager HSOR IGP Pomalaa, Guntur Suryaning Hadi, menegaskan bahwa PT Vale menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap fungsi pengawasan legislatif maupun instansi teknis pemerintah daerah. Menurutnya, masukan konstruktif adalah amunisi penting untuk memperkuat tata kelola korporasi yang akuntabel.
“PT Vale sangat terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi. Seluruh data yang menjadi kewajiban perusahaan disampaikan melalui mekanisme resmi secara akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Guntur usai menghadiri RDP.
Konsolidasi Data dan Penguatan Tenaga Kerja Lokal
Dinamika fase konstruksi mega proyek di Blok Pomalaa yang melibatkan banyak mitra kontraktor dan subkontraktor diakui membutuhkan konsolidasi data yang ekstra presisi. Guntur menjelaskan, alur pelaporan ketenagakerjaan dari mitra kontraktor saat ini sedang disinkronkan secara bertahap agar memenuhi standar pelaporan digital yang berjenjang, baik di tingkat kabupaten hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Para kontraktor sebagian besar sudah melapor di tingkat kabupaten, namun ada yang alur pemahamannya belum sampai ke provinsi. Kesenjangan prosedur inilah yang sedang kami benahi bersama Dinas Tenaga Kerja melalui mekanisme pelaporan sistem daring. Pada pertemuan berikutnya, seluruh data dipastikan sudah terintegrasi rapat,” jelasnya.
Terkait porsi ketenagakerjaan, PT Vale menepis isu miring soal dominasi pekerja asing. Guntur menegaskan, laporan operasional terkini memastikan tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja langsung di lapangan pada area proyek Pomalaa.
Sebaliknya, PT Vale bersama para mitra terus memperluas ruang bagi tenaga kerja lokal melalui serangkaian pelatihan vokasi dan dukungan pada Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Kabupaten Kolaka selama tiga tahun terakhir. Seluruh informasi lowongan kerja dibuka secara transparan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.
“Peningkatan kompetensi kami dorong agar warga lokal memiliki daya saing kuat untuk mengisi posisi teknis, pengawasan, hingga kepemimpinan proyek,” tambah Guntur.
Prinsip Keselamatan Tanpa Kompromi
Di area kerja, PT Vale menerapkan doktrin keselamatan yang ketat. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berlaku mutlak, tidak hanya bagi karyawan internal, tetapi juga seluruh pekerja kontraktor dan subkontraktor tanpa terkecuali.
Prosedur mitigasi bahaya, audit peralatan berkala, hingga kesiapsiagaan darurat dijalankan secara ketat di lapangan.
“Tidak ada target pekerjaan yang lebih penting daripada keselamatan. Ketidakpatuhan di lapangan akan langsung dikoreksi. Keselamatan bukan sekadar dokumen di atas kertas, tetapi harus tercermin pada penguncian risiko di area operasional,” tegas Guntur.
Jaga Keseimbangan Ekologis
Sebagai perintis penambangan berkelanjutan, tata kelola lingkungan di Blok Pomalaa dijalankan berlandaskan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta UKL-UPL. Langkah ini diperkuat dengan Persetujuan Teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 yang menjadi acuan utama pengolahan dan pembuangan air limpasan.
Menanggapi aduan atau kekhawatiran warga sekitar terkait isu kualitas air, debu, maupun aliran sungai, PT Vale memastikan memiliki mekanisme penanganan yang terukur dan transparan.
“Setiap laporan masyarakat akan diperiksa secara proporsional. Kesimpulan dan tindakan penanganan di lapangan selalu didasarkan pada fakta obyektif, hasil pengujian laboratorium, dan data yang dapat diuji bersama instansi berwenang,” paparnya.
Sinergi yang erat antara PT Vale, DPRD, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat lingkar industri menjadi modal utama dalam mewujudkan operasional tambang yang beretika. Lewat keterbukaan informasi dan komitmen kepatuhan ini, PT Vale membuktikan bahwa pembangunan industri ekstraktif di Sulawesi Tenggara mampu berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.
