Kendari. Bentara Timur – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hasrat Haji Nabi menyesalkan adanya pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa yang melakukan demonstrasi menolak kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di Perempatan Pasar Baru, Kecamatan Wuawua, Rabu (30/6/2021).
Kata Hasrat, PDI Perjuangan sangat menghargai setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat dihadapan umum, karena itu memang hak yang diberikan undang-undang. Namun dalam menyampaikan pendapat di muka umum hal itu pun diatur dalam undang-undang.
Katanya, bagi yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis dan merugikan orang atau kelompok lain, tentunya hal itu adalah perbuatan melawan hukum.
Ia mengatakan, bendera adalah simbol partai, karenanya ketika ada orang atau kelompok yang melakukan tindakan anarkisme dengan membakar bendera PDI Perjuangan, maka tentu saja hal itu mencederai perasaan dan ketenangan kader.
“Bendera adalah lambang partai yang harus dijaga kehormatannya oleh anggota dan kader partai,” kata Hasrat via telepon selulurnya, Rabu (30/6/2021).
Olehnya itu, ia menegaskan sebagai kader dan pengurus PDI Perjuangan, pihaknya akan melakukan langkah hukum dengan terkait persoalan pembakaran bendera partai berlambang banteng moncong putih itu, dengan melaporkan pelaku pembakaran ke Kepolisian Daerah (Polda) Sultra.
“Kami meminta kepada Polda Sultra untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini sampai tuntas. Dan kami yakin setiap yang membakar (pelaku) pasti kena azab,” pungkasnya.
Aksi Bakar Bendera PDI Perjuangan & Kadin saat Demo Tolak Kedatangan Jokowi di Kendari
Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sultra Mulai Panaskan Mesin Partai dengan Rakerda
Sebelumnya diberitakan, bendera PDI Perjuangan dibakar saat ratusan massa dari beberapa aliansi menggelar demo menolak kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Tidak hanya bendera PDI Perjuangan, bendera Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga turut dibakar massa.
Massa menolak kedatangan Jokowi di Kendari, karena ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh orang nomor 1 di Indonesia itu sangat menyengsarakan rakyat.
Salah satunya, rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok atau sembako.
“Kebijakan adanya pajak sembako, tidak pro terhadap rakyat,” ujar Anhar selaku koordinator aksi.
Reporter : (rmh)
