Tak Berkategori  

Polisi Diminta Tangkap Penggarap Hutan Lindung di PT Celebes Sebelum Masuknya PT Tiran Mineral

Kendari. Bentara Timur – Aktivis lingkungan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap adanya aktivitas penambangan ilegal di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Celebes sebelum hadirnya PT Tiran Mineral di daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sultra.

Pasalnya, fakta terbaru yang ditemukan, ternyata ada aktivitas penambangan ilegal dilakukan oleh sebuah perusahaan gelap diatas eks lahan PT Celebes.

Beredar video yang mempertontonkan keributan saat pihak Pemerintah Daerah Konawe Utara bersama pihak Dinas Kehutanan mengusir penambang ilegal tersebut untuk keluar dari lokasi, tetapi mereka bersikuku untuk melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Penambang llegal tersebut sudah ada sekitar tiga tahun lalu, sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 di lokasi eks PT Celebes.

Aktivis Lingkungan Muh Rizal mengatakan, telah melakukan investigasi di lokasi pertambangan eks Celebes. Sejak 2018 perusahaan nakal tersebut telah mengeruk kekayaan alam di bumi anoa.

Anehnya, pihak penegak hukum tidak melakukan penindakan, dan anehnya lagi beberapa pihak yang getol menyoal PT Tiran Mineral akhit-akhir ini dulunya tidak pernah menyoroti aktifitas yang diduga dilakukam penambang ilegal tadi.

“Harusnya yang ditelusuri dan dipersoalkan saat ini adalah penambang ilegal tersebut bukan PT Tiran Mineral. Karena Tiran masuk di Lokasi eks Celebes tersebut nanti Februari 2021 ini dengan segala legalitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang,” kata Rizal, kepada media ini, Rabu (30/6/2021).

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutan Provinsi Sultra, Beni Raharjo juga menegaskan bahwa, PT Tiran tidak melakukan penambangan ilegal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya izin lengkap dari Kementerian Kehutanan dan rekomendasi dari Gubernur Sultra.

“PT Tiran ini kalau kita lihat secara umum tertib. Jadi kalau izin dari kehutanan sudah lengkap, dan memiliki IPPKH semuanya melalui proses di daerah melalui rekomendasi Gubernur. Dan rekomendasi Gubernur itu ada dasarnya juga dari pertimbangan teknis, dari biro hukum, dan juga analisis fungsi dari balai pemanfaatan kawasan hutan,” pungkas Beni Raharjo.

Reporter : (rmh)