Kendari, Bentara Timur – Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2023-2028.
Pelantikan dan pengukuhan Ruksamin beserta 59 pengurus KSBN Sultra dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSBN, Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji disalah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (16/5/2023).
Ketua DPW KSBN Sultra, Ruksamin menyampaikan komitmennya untuk memajukan budaya Sultra. Ia menjelaskan, budaya merupakan sumber energi peradaban dunia yang memberikan identitas dan karakter yang menjadi pembeda dengan masyarakat lainnya, tetapi juga sekaligus menjadi kekuatan dan keunggulan dalam bergaul dan berinteraksi.
“Identitas dan karakter yang akan menjadikan landasan bagi kita untuk saling menghargai dan saling menghormati,” kata Ruksamin.
Menurut politisi PBB itu, kekayaan sumber daya alam jika digali terus pasti akan habis namun ada kekayaan alam yang luar biasa yaitu kekayaan alam adat istiadat serta sumber daya seni yang ada di Provinsi Sultra.
“Inilah salah satu modal di Sultra yang jika digali dan dikembangkan terus dilestarikan akan semakin nampak. Kemudian akan menjadi salah satu energi positif buat pembangunan di Sultra,” ujarnya.
Dikatakan dengan hadirnya KSBN di Sultra menjadi saksi sejarah untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan serta mengembangkan berbagai komunitas kesenian dan kebudayaan di seluruh nusantara.
“Di Sultra sendiri kurang lebih 49 paguyuban ketika dikembangkan dan dilestarikan maka akan menjadi kekayaan daerah kita,” beber Ruksamin.
Sementara itu, Ketua DPP KSBN, Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji berharap, dengan beragamnya seni dan budaya yang ada di Sultra bisa terus dijaga dan dilestarikan.
“Sultra kaya dengan nilai-nilai, hampir semua jenis tarian ada di Sulawesi Tenggara. Saya berharap budaya yang ada ini bisa dirawat dan terus dilestarikan,” katanya.
Hendardji menyebut Sultra merupakan miniatur Indonesia dengan daerah yang kaya dengan nilai-nilai seni dan budaya.
“Kebudayaan itu memang kan harus terus dirawat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan itu kan perintah dari negara yang harus dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, kata Hendardji, pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, dan bukan hanya teori saja.
Penulis : R. Hafid
