Bentara Timur – Tingginya arus investasi dalam program hilirisasi nikel membuat tantangan pembangunan di Kabupaten Kolaka tidak lagi sebatas membangun kawasan industri. Pemerintah daerah juga dituntut menjaga kepercayaan, menyatukan persepsi, serta memastikan kepentingan investasi berjalan seimbang dengan harapan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Leader Forum Second Edition antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan PT Vale Indonesia Tbk yang digelar di Ruang Rapat Beramal, Selasa (15/7/2026).
Forum itu dihadiri Bupati Kolaka Amri, Sekretaris Daerah Kolaka Akbar, Chief Project Officer PT Vale Indonesia Muhammad Asril, Head Pomalaa Project Muhammad Rifai, Head Growth PMO of Mine and GTV Sudirman Basri, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran manajemen PT Vale Indonesia.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka, forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah dan perusahaan. Pertemuan itu juga menjadi ruang dialog untuk mempertemukan kepentingan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengawal arah pembangunan di Kabupaten Kolaka.
“Kolaborasi dan koordinasi yang terbuka seperti inilah yang menjadi kunci keberlanjutan hubungan baik antara industri dan daerah,” kata Amri.
Menurut dia, pemerintah daerah akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan berkelanjutan, kata Amri, hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ditempatkan sebagai mitra yang saling menghormati dan menguatkan.
Investasi dan Dinamika Sosial
Kebutuhan membangun komunikasi menjadi semakin penting karena Kolaka kini menjadi salah satu simpul pengembangan industri berbasis nikel. Kabupaten tersebut juga tercatat memiliki empat Proyek Strategis Nasional (PSN), yang membuat dinamika pembangunan semakin kompleks.
Amri mengatakan pertumbuhan investasi selalu beriringan dengan persoalan sosial maupun administratif. Berbagai dinamika tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap melalui komunikasi terbuka.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mengambil posisi sebagai mediator untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan aspirasi masyarakat.
Berbagai persoalan yang berkaitan dengan operasional perusahaan maupun aspirasi warga, menurut Amri, akan diselesaikan melalui pendekatan dialog.
“Masyarakat Kolaka memiliki tradisi yang menjunjung tinggi adat, etika, dan sopan santun. Aspirasi tentu boleh disampaikan, tetapi kami berharap selalu dilakukan dengan cara-cara yang baik,” ujarnya.
Dalam pandangan Amri, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan besarnya modal dan kecanggihan teknologi. Kepastian regulasi, perizinan, tata ruang, infrastruktur, stabilitas sosial, dan keamanan juga menjadi faktor penting.
Karena itu, menjaga keamanan kawasan investasi bukan hanya tanggung jawab aparat maupun perusahaan. Pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga lingkungan keluarga memiliki peran dalam menciptakan situasi yang kondusif.
“Sehebat apa pun program yang dirancang, apabila stabilitas sosial dan keamanan terganggu, pelaksanaannya tentu tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Menyesuaikan Tata Ruang dengan Investasi
Pemerintah Kabupaten Kolaka juga terus menyesuaikan sejumlah dokumen perencanaan daerah dengan kebutuhan investasi dan keberadaan PSN.
Penyesuaian itu mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Langkah tersebut ditempuh untuk meminimalkan hambatan administratif yang berpotensi memperlambat realisasi investasi.
Amri memastikan pemerintah daerah tetap memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada investor sepanjang seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Komitmen kami adalah memberikan kemudahan kepada investor sepanjang seluruh proses berjalan sesuai regulasi. Tidak boleh ada praktik di luar aturan,” tegasnya.
Namun, Amri mengakui pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan. Sejumlah kewenangan yang sebelumnya berada di daerah kini menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang tetap menjadi kelompok yang paling dekat dengan dampak aktivitas industri.
Kondisi itu membuat kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan menjadi semakin penting. Kolaborasi tidak hanya diperlukan agar investasi berjalan lancar, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Investasi Harus Berdampak ke Ekonomi Lokal
Salah satu bentuk dukungan yang disebut Amri adalah keterlibatan PT Vale Indonesia dalam revitalisasi Pasar Raya Mekongga.
Program tersebut diharapkan dapat menghadirkan pusat perdagangan rakyat yang lebih modern, bersih, dan representatif sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka, keberhasilan investasi pada akhirnya tidak semata diukur dari besarnya nilai proyek maupun tingginya produksi industri.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana investasi mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, sembari menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan daerah.
Di tengah ekspansi hilirisasi nikel, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dengan demikian bukan sekadar agenda seremonial. Ia menjadi kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan industri tidak berjalan sendiri, melainkan tumbuh bersama daerah dan masyarakat yang menjadi tempat investasi itu berlangsung. (*)
