Bentara Timur- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nasional, dengan dukungan Yayasan Tifa melalui program Jurnalisme Aman, menyelenggarakan Pelatihan Keamanan Jurnalis di Kota Kendari.
Tidak hanya pelatihan, rangkaian kegiatan ini juga mencakup Focus Group Discussion (FGD) tentang keamanan jurnalis serta peluncuran Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara.
Acara yang berlangsung pada 24–25 Oktober 2025 ini diikuti puluhan peserta dari berbagai organisasi dan lembaga, di antaranya AJI Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Pusat Pendidikan dan Pemahaman Hak Asasi Manusia (PusPAHAM) Sultra, perwakilan pengacara, serta pers mahasiswa.
Struktur KKJ Sultra diketuai oleh Fadli Aksar (IJTI), dengan M. Sadli Saleh (AJI Kendari) sebagai sekretaris, dan Yuni Kasir (PusPAHAM) sebagai bendahara.
Dalam sambutannya, Erick Tanjung, Koordinator Advokasi AJI Indonesia sekaligus perwakilan KKJ Nasional, menyoroti peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.
“Sejak Januari hingga Oktober 2025, tercatat 70 kasus kekerasan terhadap jurnalis—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bentuknya beragam, mulai dari ancaman, penganiayaan, hingga serangan digital. Ini harus kita sikapi bersama agar dapat dimitigasi dengan baik,” ujar Erick, yang juga menjadi salah satu pemateri pelatihan bersama Ridwan Lapasere (AJI Palu).
Senada dengan itu, Arie Mega, Project Officer Jurnalisme Aman, menekankan pentingnya solidaritas dan perlindungan bagi jurnalis.
“Dalam setahun terakhir sudah ada 70 kasus kekerasan. Tapi di balik itu, saya melihat masih kuat semangat solidaritas dan keberanian jurnalis di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Ridwan Lapasere mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Sulawesi Tenggara mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis tertinggi di kawasan Sulawesi.
“Kalau di daerah lain pelakunya banyak dari aparat, di Sultra justru pelakunya sering kali orang tak dikenal,” ujarnya.
Koordinator KKJ Sultra Fadli Aksar menambahkan, persoalan kekerasan terhadap jurnalis di daerah ini cukup kompleks. Selain banyak jurnalis yang belum memahami kode etik, bisnis media juga belum sepenuhnya sesuai aturan Dewan Pers, ditambah minimnya pendampingan hukum ketika kasus terjadi.
“Belum pernah ada kasus media di Sultra yang sampai ke pengadilan karena kurangnya advokat dan pendampingan hukum,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Jusman dari Peradi Sultra menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi.
“Kami siap bersinergi. Saya pribadi mendukung penuh adanya KKJ ini, karena jurnalis memang sangat rentan terhadap kekerasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arie Mega menegaskan bahwa KKJ Sultra bukan hanya forum jurnalis, tetapi wadah lintas sektor yang melibatkan organisasi sipil dan lembaga bantuan hukum.
“KKJ hadir untuk memastikan tak ada jurnalis yang berjalan sendirian ketika mengalami kekerasan,” ucapnya.
Peluncuran KKJ Sulawesi Tenggara turut dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, yang selama ini menjadi mitra dalam program Jurnalisme Aman.
“Kami mengapresiasi program ini yang sudah berjalan lebih dari empat tahun. Kebebasan pers adalah fokus kami, dan kami mendukung penuh upaya peningkatan keselamatan jurnalis di Indonesia,” kata Sinta Suryani, Senior Policy Officer Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
(*)
