Bentara Timur– Menjelang perhelatan Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, November 2025 nanti, Indonesia bersiap dengan dagangan yang sama seperti dua dekade terakhir: karbon. Di paviliun yang akan berdiri megah dengan pencahayaan lembut dan panel digital yang menampilkan hutan tropis, para pejabat akan mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon dalam forum bernama sellers meet buyers.
Sebuah pasar baru untuk udara bersih — atau setidaknya, janji tentangnya.
Pemerintah menyebutnya inovasi. Sebuah cara untuk membiayai transisi ekonomi hijau. Tapi di balik kata “transisi”, “ekonomi”, dan “hijau” itu, tersimpan pertanyaan yang tak pernah benar-benar dijawab: apakah perdagangan karbon benar-benar menurunkan emisi, atau sekadar mengubah polusi menjadi komoditas lain?
Pasar yang Tak Pernah Benar-Benar Hidup
Di lantai Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), angka-angka bergerak pelan. Sejak dibuka pada 2023, nilai transaksinya baru mencapai Rp77,85 miliar — hanya sekitar 1,6 juta ton CO₂ ekuivalen yang berpindah tangan. Jumlah itu bahkan tak sampai seujung kuku dibandingkan dengan emisi nasional yang melampaui satu miliar ton setiap tahun.
Lebih ironis lagi, sebagian besar kredit karbon yang diperdagangkan justru datang dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Dalam bahasa sederhana: industri yang belum mampu menekan emisi bisa membeli sertifikat hijau dari industri lain—yang sebenarnya juga masih menebar asap.
Pasar karbon Indonesia belum memantulkan warna hijau, hanya abu-abu. Sebuah sistem yang memoles lumpur dengan cat daur ulang.
Belajar dari Pasar yang Pincang
Dunia sudah mencoba resep ini, dan hasilnya pahit. Di Eropa, mekanisme perdagangan karbon seperti Clean Development Mechanism (CDM) dan EU Emissions Trading System sempat dielu-elukan sebagai solusi inovatif. Namun, laporan Komisi Eropa tahun 2017 mengungkap bahwa 85% proyek offset karbon di bawah CDM gagal menurunkan emisi secara nyata.
Rupanya, banyak proyek yang “mengurangi emisi” hanya di atas kertas—angka yang bersih, tapi udara tetap kotor.
Harga karbon yang fluktuatif membuat sistem ini seperti kasino: nilai naik dan turun tergantung mood pasar, bukan urgensi planet. Di Indonesia, harga karbon bahkan masih jauh di bawah nilai ideal global. Murahnya harga membuat pelaku industri tidak punya alasan kuat untuk berubah. Mereka bisa terus membakar, lalu membeli pengampunan lewat sertifikat. Bahkan ketika pengawasan ditingkatkan, manipulasi tetap menemukan celahnya. Eropa pernah diguncang skandal ketika perusahaan di Bulgaria memalsukan laporan emisi dan merugikan €75 juta. Jika itu bisa terjadi di sana, di mana lembaga pengawas bekerja dengan presisi, bagaimana dengan negara yang regulasinya masih menegosiasikan batasnya?
Sementara Dunia Sudah Berpindah Haluan
Di luar sana, dunia berlari. Menurut International Energy Agency (IEA), dari total investasi energi global senilai US$3,3 triliun pada 2025, lebih dari dua pertiganya—sekitar US$2,2 triliun—akan mengalir ke sektor energi rendah karbon: surya, angin, nuklir, kendaraan listrik, dan efisiensi energi.
Cina menjadi contoh paling ambisius. Negara itu menggelontorkan US$625 miliar untuk energi terbarukan pada 2024, hampir dua kali lipat dari satu dekade lalu. Berkat investasi itu, puncak emisi Cina diperkirakan tercapai tahun ini—lebih cepat dari janji yang pernah mereka buat di forum internasional.
Sementara itu, Indonesia masih sibuk menimbang harga karbon, seperti menaksir nilai udara dalam satuan rupiah per ton.
Menyelamatkan Hutan, Bukan Menjualnya
Pelajaran dari dunia seharusnya sederhana: transisi energi tidak bisa dicapai lewat perdagangan sertifikat, melainkan lewat perubahan nyata.
Alih-alih menjual kredit karbon dari hutan, Indonesia bisa memperkuat perlindungan terhadap hutan alam dan lahan gambut yang tersisa.
Alih-alih mengucurkan Rp169 triliun untuk subsidi bahan bakar fosil, dana itu bisa dialihkan untuk mempercepat energi surya, angin, dan panas bumi—sumber daya yang kita miliki berlimpah tapi jarang disentuh.
Alih-alih mencari pembeli karbon, pemerintah bisa membangun sistem transportasi listrik dan efisiensi energi di kota-kota.
Kita hidup di masa di mana perubahan iklim dijadikan komoditas, di mana karbon punya harga tapi hutan tidak.
Indonesia, dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, punya peluang menjadi pemimpin sejati dalam transisi hijau. Tapi peluang itu hanya akan nyata jika kita berhenti melihat karbon sebagai “dagangan” dan mulai melihatnya sebagai tanda bahaya.
