Sultra Keciprat Dana Rp12 Miliar untuk Perbaiki Dua Pelabuhan Penyebrangan

Ketgam: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengggara (Sultra) Hado Hasina (kiri) didampingi Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra Benny Nurdin Yusuf, melakukan sosialisasi sekaligus rapat koordinasi terkait pelimpahan kewenangan kesyabandaran, di Pelabuhan Penyebarangan Fery Kendari-Langara, Selasa (1/6/2021). Foto/rmh/bentaratimur.id

Kendari. Bentara Timur – Kementerian Perhubungan mengucurkan dana APBN Rp12 miliar untuk memperbaiki movable bridge atau jembatan gerak di dua pelabuhan penyebrangan yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra), yakni Pelabuhan Kendari – Langara, dan Pelabuhan Wanci – Kamaru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra, Hado Hasina mengatakan, dari total dana tersebut, masing-masing pelabuhan mendapatkan anggaran Rp6 miliar untuk perbaikan.

“Ini bentuk perhatian pemerintah pusat, karena dua pelabuhan ini, puluhan tahun tidak terpelihara. Contohnya, Pelabuhan Kendari – Langara, hampir 30 tahun movable bridge-nya tidak terpelihara,” kata Hado saat ditemui di Pelabuhan Penyebrangan Kendari – Langara, Selasa (1/6/2021).

Sementara untuk pengerjaannya, kata Hado, akan di mulai tahun ini. Katanya saat ini pihaknya masih membahas terkait persoalan ini, sebab ketika pengerjaan, maka otomatis pelayanan di pelabuhan akan dihentikan karena tidak ada tempat sandar untuk kapal.

“Ini yang kita lagi mau bahas dalam beberapa hari ini supaya tidak membuat masyarakat kaget, kalau tiba-tiba dipindahkan,” ujarnya.

Hado bilang, ada beberapa solusi yang ditawarkan ketika perbaikan pelabuhan dimulai. Seperti di Pelabuhan Kendari – Langgara, pihaknya menawarkan pemindahan sementara penyebrangan di Pelabuhan Amolengo atau dibuatkan pelabuhan darurat.

Hearing di DPRD Sultra, Kadis Perhubungan dan Kepala KSOP Nyaris Diamuk Buruh Pelabuhan

Jelang Larangan Mudik, Sejumlah Pelabuhan di Kendari Dipadati Penumpang

“Nanti kita diskusikan apakah disetujui kita buatkan pelabuhan darurat di sini, atau kita stopkan pelayanan, atau kita pindahkan ke Pelabuhan Amolengo dulu satu bulan atau dua bulan. Itu harus kita sampaikan kepada masyarakat,” pungkas Hado.

Reporter : (rmh)