Kendari. Bentara Timur – YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara mendesak Polresta Kendari segera menahan tersangka berinisial AYD yang berusia 42 tahun, dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Desakan disampaikan melalui surat resmi pada Selasa, 11 November 2026.
Menurut koalisi itu, tersangka telah berstatus tersangka sejak 1 Juni 2026, namun hingga lebih dari lima bulan kemudian belum ditahan. Sementara itu, korban yang masih anak-anak terus hidup dalam ketakutan karena tersangka masih bebas bergerak di lingkungan yang sama.
“Anak korban KS masih hidup dengan rasa takut. Sementara orang yang disangka melakukannya masih bebas bergerak di lingkungan yang sama selama lebih dari lima bulan, tanpa penjelasan apapun dari penyidik,” ujar Mutmainah, pendamping korban dari Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara.
Kronologi Kasus
Berdasarkan keterangan korban dan keluarga, peristiwa dugaan kekerasan seksual ini berlangsung sejak tahun 2024. Pada 30 Mei 2026, ibu korban melaporkan perkara tersebut ke Polresta Kendari. Dua hari kemudian, pada 1 Juni 2026, penyidik menetapkan AYD yang merupakan vokalis band lokal di Kendari sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang diancam pidana penjara hingga 15 tahun.
Namun, hingga kini AYD belum juga ditahan. Polresta Kendari tidak pernah menyampaikan alasan mengapa penahanan tidak dilakukan, baik kepada pelapor maupun keluarga korban. Tidak ada dokumen atau surat resmi yang menjelaskan hal tersebut.
“Keluarga korban dibiarkan menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi dengan perkara mereka,” kata Mutmainnah.
Kondisi Korban Memburuk
Hasil asesmen psikologis menunjukkan korban mengalami trauma akibat perbuatan tersangka. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa tersangka pernah mendatangi rumah pelapor, yang juga merupakan tempat tinggal korban. Akibatnya, pelapor dan korban merasa terancam di rumah mereka sendiri.
“Anak ini sudah menanggung trauma yang berat. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepastian bahwa pelaku tidak bisa mendekatinya lagi. Ketika tersangka masih bebas dan bahkan datang ke rumah korban, keluarga hidup dalam ketakutan setiap hari. Negara seharusnya hadir melindungi, bukan membiarkan korban menunggu tanpa kejelasan,” ujar Mutmainnah.
Dasar Hukum yang Memadai
Koalisi menilai penyidik sebenarnya memiliki dasar hukum yang cukup untuk melakukan penahanan. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) dalam Pasal 100 ayat (1) memperbolehkan penahanan terhadap tersangka yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Ancaman hukuman terhadap AYD mencapai 15 tahun.
Pasal 100 ayat (5) juga mengatur sejumlah alasan penahanan, di antaranya menghambat proses pemeriksaan dan memengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya. Kedatangan AYD ke rumah korban dan pelapor yang merupakan saksi utamapatut dinilai sebagai potensi upaya memengaruhi saksi.
Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan kewenangan kepada kepolisian melalui Pasal 42 untuk melindungi korban sejak laporan diterima, termasuk membatasi gerak pelaku agar dijauhkan dari korban. Pasal 45 membuka jalan bagi korban, keluarga, atau pendamping untuk meminta hakim menetapkan pembatasan gerak pelaku. Pasal 68 menjamin hak korban untuk mengetahui perkembangan penahanan perkaranya.
“Kami tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta kepolisian menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Jika memang ada alasan tidak menahan, jelaskan secara terbuka dan tertulis kepada korban. Lima bulan tanpa penjelasan adalah bentuk ketertutupan yang tidak bisa diterima dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak,” tegas Ambara Dewita, pendamping hukum korban.
Empat Tuntutan
Koalisi menilai kelambanan ini mengkhawatirkan karena korban adalah anak yang membutuhkan perlindungan segera. Ketiadaan alasan yang jelas juga membuka ruang kecurigaan publik bahwa perkara ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh.
“Penundaan penahanan tanpa alasan yang jelas dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika korban saja tidak diberi penjelasan, bagaimana publik bisa percaya bahwa kasus seperti ini ditangani dengan serius,” tambah Ambara.
Atas dasar itu, YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sultra mendesak kepolisian menahan tersangka AYD, selanjutnya juga kepolisian menjamin keamanan korban dan keluarganya dan terakhir koalisi meminta agar kepolisian menyampaikan akasan secara tertulis mengapa AYD tidak ditahan selama lima bulan ini kepada korban dan keluarga.
