1.246 P3K Kota Kendari Tandatangani Pakta Integritas Netralitas Pemilu 2024

Sebanyak 1.246 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menandatangani pakta integritas netralitas mereka pada pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penandatanganan pakta integritas itu disaksikan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup di Teporombua Kantor Balai Kota Kendari, Rabu (7/2/2024). Foto/ist
Sebanyak 1.246 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menandatangani pakta integritas netralitas mereka pada pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penandatanganan pakta integritas itu disaksikan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup di Teporombua Kantor Balai Kota Kendari, Rabu (7/2/2024). Foto/ist

Kendari, Bentara Timur – Sebanyak 1.246 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menandatangani pakta integritas netralitas mereka pada pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Penandatanganan pakta integritas itu disaksikan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup di Teporombua Kantor Balai Kota Kendari, Rabu (7/2/2024).

Penandatanganan diawali dengan pembacaan empat poin ikrar tentang netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan kepala daerah.

“Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada calon pasangan tertentu,” ucap ribuan P3K yang dipandu salah seorang diantara mereka.

Sementara itu Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup kembali mengingatkan para P3K untuk tetap menjaga netralitas, sebab ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk bisa menjaga marwah sebagai pengayom masyarakat yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu.

ASN juga tidak boleh terpengaruh sirkulasi politik, karena ASN merupakan suatu objek pengawasan tidak hanya oleh Bawaslu tapi juga oleh komisi ASN dan masyarakat umum.

“Semoga ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan bukan sekedar seremonial belaka tetapi dapat diimplementasikan dalam wujud nyata,” katanya.

Yusup bilang, jika kesuksesan pelaksanaan pemilu tidak hanya pada integritas dan profesionalisme penyelenggara dan peserta pemilu saja namun juga didukung netralitas ASN agar tercipta stabilitas politik.

Kepala BPBD Sulawesi Tenggara ini, juga meminta seluruh P3K tidak golput serta mengajak tetangga dan keluarganya untuk menggunakan hak politiknya pada pemilu 14 Februari.

Editor : R. Hafid