Kendari, Bentara Timur – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol (Purn) Andap Budhi Revianto resmi dilantik Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) menggantikan Ali Mazi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
Atas pelantikan tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang mengucapkan selamat dan menyarankan Andap segera bekerja membenahi Sultra memperbaiki “kekacauan-kekacauan’ yang ditinggalkan Gubernur Ali Mazi.
Menurut Endang langkah pertama yang harus dilakukan Andap adalah segera mengevaluasi dan menghentikan pembangunan Kantor Gubernur Sultra karena tidak memiliki manfaat, mubazir dan bukan merupakan prioritas.
“Itu proyek bodoh, boros, dan tidak bermanfaat buat rakyat Sultra” kata Endang di Kendari, Selasa (5/9/2023).
Selain itu kata, Endang proyek pembangunan kantor gubernur 21 lantai yang menelan anggaran Rp400 miliar tersebut dibuat serampangan dan akan membebani APBD Sultra. Menurutnya akan lebih bermanfaat bila anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak.
“Ada kurang lebih 5 ribu kilometer jalan yang rusak di Sultra. Lihat saja dimana-mana rakyat blokir jalan, tapi Gubernur Ali Mazi memang bebal tidak mau dengarkan rakyat” jelas Endang.
Selain kantor gubernur, caleg DPR RI ini juga menyarankan Pj Gubernur Andap mengevaluasi pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Kantor Gubernur Sultra. Sebab menurut Endang, pembangunan Rujab Gubernur Sultra sudah selama kepemimpinan Ali Mazi sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp300 miliar.
“Selain menghabiskan anggaran, rehab Rujab gubernur itu juga merusak bangunan gedung rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra, sehingga rapat-rapat DPRD sekarang kebanyakan digelar di hotel dan di kantor gubernur,” ucap Endang.
Selain merusak ruang rapat DPRD, diduga akibat ulah Ali Mazi menimbun kolam di dalam Rujab saat ini menjadi penyebab banjir area seputaran MTQ pada saat hujan, karena tidak ada lagi area yang bisa menahan air.
Mantan Ketua KNPI Sultra ini mengingatkan, Andap soal kebutuhan anggaran untuk perbaikkan jalan dan jembatan yang lebih berguna dan dibutuhkan rakyat, serta anggaran untuk melaksanakan pemilihan gubernur (Pilgub) 2024 mendatang.
“Saya perkirakan Pilgub akan menelan biaya sekitar Rp500 miliar, jadi kalau proyek-proyek gila Ali Mazi tidak dievaluasi, maka rakyat tetap akan menderita dengan infrastruktur yang rusak” tegas Endang.
Selanjutnya, mantan Wakil Ketua DPRD Sultra itu juga meminta Andap mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi di zaman Ali Mazi. Menurutnya penempatan ASN di zaman Ali Mazi kacau balau.
Tidak sesuai aturan serta mekanisme kepegawaian. Untuk itu, Endang meminta Andap segera menata ulang dan mengembalikan penataan dan penempatan kepegawaian sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Coba bayangkan ada PNS yang jadi pelaksana tugas (Plt) kepala dinas selama empat tahun, dan kemarin pun Ali Mazi sudah mau berakhir masih melantik. Lucunya lagi ada yang siang nonjob, malam dilantik lagi, inikan gila” kata Endang sambil tertawa.
Selain soal APBD dan tata kelola pemerintahan Endang juga menyarankan Andap mengevaluasi pengelolaan KONI Sultra. Menurutnya, banyak info yang berseliweran bahwa pengelolaan KONI kurang baik dan profesional.
Kemudian ia juga menyarankan Andap untuk mengevaluasi dan menghentikan pengalokasian anggaran untuk KNPI, pasalnya ada dualisme KNPI di Sultra. Katanya, Pemprov Sultra jangan pilih kasih terhadap kepengurusan KNPI. Opsinya dihentikan atau bagikan anggaran KNPI untuk semua kepengurusan.
Penulis : R. Hafid
