Kendari, Bentara Timur – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari menggelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka mempersiapkan pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Rakor tersebut dilaksanakan di Aula Wira Pratama Mapolresta Kendari, Selasa (9/7/2024).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Kendari, Kombes Pol Aris Tri Yunarko, dan dihadiri oleh pelbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari TNI, Pemerintah Kota Kendari, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan tokoh masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Kapolresta Kendari menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara semua pihak dalam menyukseskan Pilkada 2024. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
Aris berharap, Rakor ini dapat menghasilkan strategi dan langkah-langkah yang tepat dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 di wilayah hukum Polresta Kendari. Dengan sinergitas, netralitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.
“Kita perlu meningkatkan sinergitas baik antara aparat TNI-Polri, pemerintah kota, KPU, Bawaslu, dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga staliblitas keamanan dengan cara bekerja sama dan komunikasi yang baik. Saling koordinasi serta kolaborasi sehingga apa yang diharapkan masyarakat Pilkada yang aman, nyaman, tertib, lancar dan kondusif bisa diwujudkan,” ujar Aris.
Aris juga menyampaikan beberapa poin penting terkait pengamanan Pilkada 2024, di antaranya aparat keamanan harus selalu siaga dan siap sedia untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pilkada.
Kemudian, Pemerintah Kota Kendari diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan dalam hal logistik dan personel. Lalu, KPU dan Bawaslu harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan agar tercipta Pilkada yang adil dan jujur.
Lebih lanjut, Aris juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama pelaksanaan Pilkada. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sara dan politik uang.
“Hal-hal negatif dalam Pilkada tidak akan terjadi apabila kita sering menyampaikan kepada tetangga, rekan kerja, para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat bahwa di era demokrasi ini perbedaan pilihan menjadi suatu hal yang lumrah tidak perlu dibesar-besarkan yang intinya persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya,” kata Aris.
Penulis : R. Hafid
