Kendari, Bentara Timur – Warga mengeluhkan belum adanya lampu penerangan jalan umum di sejumlah titik di Kelurahan Tobuha, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
Keluhan tersebut disampaikan saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) daerah pemilihan (dapil) Kota Kendari, Aksan Jaya Putra atau AJP saat melaksanakan reses masa sidang II tahun 2022-2023 di kelurahan tersebut, Rabu (31/5/2023).
Menanggapi keluhan itu, AJP mengatakan, terkait lampu penerangan jalan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Sebelumnya Pemkot punya program Kendari terang, tapi sayangnya program itu sudah tidak berjalan.
“Kota Kendari ini punya program Kendari terang, tapi ini tidak jalan. Padahal semua jalan protokol sudah diganti lampu LED, dimana lampu merkurinya? Kan ini bisa dimanfaatkan, dibagikan ke tiap kelurahan, tinggal dimana di pasang yang rawan, dan rangkanya itu sudah ada. Tetapi tidak dimanfaatkan dan ini mubazir namanya,” kata Ketua DPD Ormas MKGR Sultra itu.
Selain permintaan lampu penerangan jalan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan jalan setapak berupa paving blok, bantuan UMKM, tanggul, pengadaan kursi sebagai aset RT atau RW ketika ada kegiatan, serta pelebaran jalan menjadi dua jalur di jalan poros Kendari-Konawe.
Terkait permintaan warga, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu mengatakan, untuk paving blok pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan dinas terkait untuk melihat langsung agar dapat dianggarkan melalui APBD Provinsi.
Kemudian permintaan bantuan UMKM, dirinya sudah koordinasi dengan Dinas Koperasi Provinsi Sultra bahwa pos anggaran untuk itu memang ada, dan ia akan perjuangkan sehingga di APBD perubahan bisa dimasukan.
Meskipun demikian kata AJP, bantuan bagi UMKM akan disalurkan kepada warga di beberapa kelurahan Kota Kendari. Sebab, beberapa pelaku UMKM lainnya juga membutuhkan.
“Kita upayakan semua pelaku UMKM yang ada di Kota Kendari kebagian jangan Kelurahan Tobuha semua,” ujar Ketua Bappilu DPD I Golkar Sultra itu.
Sementara untuk tanggul yang tersumbat, AJP akan menurunkan alat eskavator dengan biaya pribadi. Begitu pula dengan permintaan bantuan kursi.
“Insyaallah bantuan kursi kita bantu secara pribadi dan tanggul yang tersumbat nanti saya sewakan eskavator sendiri,” tuturnya.
Lalu terkait jalan dua jalur, AJP mengaku, jika itu adalah jalan yang mesti diurusi oleh pemerintah pusat. Sehingga, sulit dikerjakan pemerintah provinsi karena harus menanggung uang ganti rugi.
“Jalan di depan ini jalan negara, pemerintah pusat. Sehingga sulit, karena uang ganti rugi rumah masyarakat. Tapi kalau nanti saya jadi Wali Kota Kendari, saya kira mungkin bisa kita kerjakan. Lebih baik kita buat jalur lain yang pembebasan lahan lebih mudah,” pungkasnya.
Di akhir resesnya, AJP membagikan bingkisan sembako kepada masyarakat.
Penulis : R. Hafid
