Kendari. Bentara Timur – Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Arzan Muliono bersama beberapa orang perawat honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari mengunjungi kediaman anggota DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra atau AJP, Kamis (31/3/2022) malam.
Arzan Muliono mengatakan, kunjungan mereka di kediaman Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra itu untuk bersilahturahmi sekaligus menyampaikan keluh kesah mereka.
Dihadapan pria yang akrab disapa AJP itu, Arzan mewakili kurang lebih sekitar 200 perawat menyampaikan keluhan perihal kesejahteraan perawat honorer yang telah bekerja di RSUD Kota Kendari selama bertahun-tahun.
Arzan bilang, sejak tahun 2018 honor atau gaji perawat non PNS masih dibawah upah minimun Kota (UMK) Kendari. Dimana menerima upah hanya Rp750 ribu sebulan.
“Honor perawat non PNS hanya Rp750 ribu. Ada insentif piket yang perharinya kurang lebih Rp30 ribu, tapi itupun dilakukan secara bergiliran sesuai tugas dinas,” ujar Arzan.
Dikatakannya, dengan upah seperti itu dinilai masih jauh dari kata sejahtera untuk para perawat honorer RSUD Kota Kendari. Sebab jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan (nakes) yang berstatus PNS beban kerja pegawai honorer lebih berat, karena hampir semua pekerjaan dibebankan kepada mereka.
Untuk itu, para perawat honorer berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari agar lebih bijaksana untuk menaikan upah mereka setara dengan UMK.
Selain itu, mereka meminta kepada AJP karena Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu merupakan anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) Kota Kendari. Sehingga para perawat honerer ini berharap AJP bisa menyampaikan keluhan mereka ke pemerintah.
“Secara langsung kami belum menyampaikan persoalan tuntutan kenaikan gaji honorer ke pihak manajemen RSUD dan pemerintah. Namun dalam kesempatan ini, kami berharap pak AJP bisa mengkoordinasikan terlebih beliau adalah mitra pemerintah,” kata Arzan.
Mendengar keluhan para perawat honorer tersebut, AJP mengatakan, harusnya upah nakes non PNS saat pandemi Covid-19 naik, karena mereka berhadapan dengan beben kerja yang semakin berat.
Tetapi faktanya sampai hari ini, honor mereka masih Rp750 ribu sebulan. Padahal, merujuk dari beberapa daerah lainnya ada yang melebihi honor di RSUD Kota Kendari.
“Setelah mendegar keluhan mereka, ternyata ada di beberapa daerah, seperti Konawe Kepulauan honor perawatnya itu sampai Rp2 juta. Nah ini Kota Kendari yang biaya taraf hidup di sini besar, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Melihat situasi itu, AJP meminta kepada Pemkot Kendari, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan RSUD agar memikirkan kesejahteraan para perawat honorer, yang notabene selalu berada digarda terdepan dalam menangani pasien.
Katanya, Pemkot Kendari tak ada alasan untuk tidak menaikan honor perawat. Bila melihat dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) RSUD Kota Kendari sudah sangat besar. Sehingga sudah sepatutnya bisa dialokasikan penambahan atau peningkatan honor perawat yang selama ini terus menjadi bahan perbincangan dikalangan para honorer.
Apalagi kata dia, di luar lingkup RSUD Kota Kendari, ternyata perawat honorer yang kerja di Puskesmas itu tidak mendapat honor. Menurut AJP, ini sangat ganjil, sebab tanpa perawat pekerjaan dokter mana bisa berjalan.
“Posisi saya disini hanya mengingatkan Pemkot untuk berbuat, meski dapil saya tapi kewenangan ada di Pemkot tidak bisa kita intervensi. Saya cuman menerima aspirasi perawat yang datang mengeluh dan saya harap Pemkot bisa mempertimbangkan,” pinta AJP.
Reporter : R. Hafid
