Kendari, bentaratimur.id – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergejolak. Sejumlah kader yang tergabung dalam Forum Penyelamat Partai Hanura Sultra meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengganti ketua DPD Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati dan menunjuk pelaksana ketua hingga terlaksananya musyawarah daerah luar biasa sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang.
Ketua Forum Penyelamat Partai Hanura Sultra, Sukma Kutana mengatakan, gejolak di Partai Hanura Sultra dikarenakan adanya pemecatan dan pemberhentian sejumlah pengurus di tingkat DPD dan sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Sultra oleh ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati dan Muhammad Rum.
Kata Sukma, selama memimpin Partai Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati tidak pernah berniat untuk membersarkan partai, tetapi justru melakukan pemecatan sejumlah pengurus DPD dan DPC di Sultra yang jumlahnya sebanyak 148 orang.
“Di DPC itu ada lima kabupaten kota yang diberhentikan secara tiba-tiba seperti Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kota Kendari, Konawe Kepulauan dan Muna Barat. Yang dipecat itu mereka adalah pengurus dan kader partai Hanura yang punya potensi untuk memenangkan Partai Hanura di pemilu atau Pilkada serentak nanti,” kata Sukma di salah satu warung kopi di Kota Kendari, Rabu (21/12/2022).
Selain melakukan pemecatan dan pemberhentian sejumlah pengurus, kata Sukma, Wa Ode Nurhayati juga telah melakukan pelanggaran AD/ART, pelanggaran disiplin dan kode etik Partai Hanura diantaranya, pengelolaan keuangan partai yang tidak transparan, tidak akuntabel, tidak efektif, dan tidak efisien.
Dimana penggunaan dana partai dalam setiap kegiatan partai tidak pernah dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya, karena panitia yang dibentuk hanya bersifat formalitas. Panitia tidak pernah dimaksimalkan karena semua penggunaan dana kegiatan tidak pernah dipercayakan kepada panitia tetapi dipegang dan dibayar langsung oleh Ketua DPD Hanura Sultra, dan itu merupakan pelanggaram ART Partai Hanura Bab XIII tentang Keuangan, pasal 2, 3, dan 4.
Sukma bilang, desakan pergantian ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sultra sudah disampaikan kepada kepada Ketua DPP, Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal DPP Hanura, Kodrat Shah beberapa waktu lalu. Namun DPP meminta para kader untuk menahan diri dalam rangka menghadapi verfikasi oleh KPU hingga pengumuman verifikasi sebagai partai politik peserta pemilu 2024 pada tanggal 14 Desember 2022 lalu.
“Terkait mosi tidak percaya dan adanya sejumlah pelanggaran AD/ART partai dan pelanggaran disiplin dan kode etik Partai Hanura telah kami laporkan di DPP Hanura. Untuk itu laporan ini, kami tindak lanjut kembali di momen hari ulang tahun Partai Hanura ke-16 Tahun 2022, dengan harapan DPP Hanura segera mengganti ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sultra dengam menunjuk pelaksana,” ujar Wakil Ketua DPD Hanura Sultra itu.
Hal yang sama juga diutarakan kader Partai Hanura, Muh. Nasran. Menurutnya banyak kader terbaik Hanura Sultra yang tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD selama masih Wa Ode Nurhayati dan Muhammad Run menjadi ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sultra.
Sehingga kata Nasran, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Partai Hanura Sultra jelang keikutsertaan Pemilu 2024 yang tahapannya sudah sementara berlangsung adalah dengan mengganti Wa Ode Nurhayati dan menunjuk pelaksana ketua. Selain itu, dengan adanya pelaksana ketua, maka kerja-kerja partai seperti pendaftaran calon legislatif di DPD dan di DPC se-Sultra akan segera terlaksana dengan baik.
“Saat ini, bagaimana mau ada kegiatan partai, sekretariat saja tidak pernah terbuka. Apalagi mau ada konsolidasi dalam rangka merapatkan barisan untuk memenangkan Hanura di Pemilu 2024, kader dan pengurus saja sudah tidak percaya terhadap ketua dan sekretaris,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati mengatakan, sampai saat ini dirinya tidak pernah menandatangani surat pemecatan kader. Kata dia, dirinya hanya mengganti pengurus.
“Sampai detik ini belum pernah saya menandatangani selembar pun pemecatan kader. Kalau ganti pengurus sering, yang tidak loyal, tidak kerja, tidak besarkan partai, ya saya ganti toh.
Karena partai Hanura ingin besar dan tidak mau banyak merawat orang-orang bermental benalu, merepotkan partai dan rakyat nantinya,” kata perempuan yang akrab disapa WON itu melalui pesan whatsapp messenger, Rabu malam (21/12/2022).
WON bilang, pengurus yang diganti itu karena melakukan pembangkangan terhadap partai dengan menyerang simbol partai tanpa alasan.
“Menyerang simbol partai adalah bentuk pembangkangan. Semoga mereka tidak sedang ditunggangi kepentingan politik pemilihan Gubernur Sultra 2024,” ujarnya.
WON menambahkan, Partai Hanura di 17 kabupaten/kota di Sultra semua lolos verifikasi faktual 100 persen. Ini bukti kongkrit, kader di 17 kabupaten/kota gerak, dam mesin partai solid.
“Alhamdulillah kami baru saja merayakan HUT ke-16 dan lolosnya Partai Hanura sebagai peserta pemilu. Sebagai DPD yg lolos dengan hasil verifikasi faktual 100 persen, kami dari Sulawesi Tenggara, ikut merayakan dengan bangga. Dan kami abaikan oknum-oknum yang ingin merusak partai dalam bentuk apapun, kami anggap mereka bukan kader,” pungkas WON.
Laporan : R. Hafid
