Kendari, Bentara Timur – Biro SDM Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan assesment center untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di dua kabupaten yakni, Buton Tengah (Buteng) dan Kabupaten Muna Barat (Mubar).
Assessment center dilaksanakan di Aula Dhacara Polda Sultra, Selasa (14/11/1023). Kegiatan dibuka Karo SDM Polda Sultra, Kombes Pol Danang Beny Kuspriandono dan dihadiri Kabagkompeten SSDM Polri, Kombes Pol Eka Satria Bakti, serta assessor dari Mabes Polri.
Turut hadir juga, Pj Bupati Buteng Tengah Andi Muhammad Yusuf dan Pj Bupati Muna Barat, Bahri sebagai bentuk dukungan terhadap seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
Menurut Kombes Pol Danang Beny, assessment center merupakan metode penilaian standar yang bertujuan untuk menilai dan mengukur potensi calon pejabat serta memprediksi keberhasilan mereka dalam mengemban suatu jabatan. Metode ini melibatkan simulasi dan alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan yang dilakukan oleh para asesor.
Beny bilang, melalui pelaksanaan assessment center ini, diharapkan dapat menghasilkan pejabat tinggi pratama yang mampu melaksanakan tugas di satuan kerja dengan lebih baik, bertanggung jawab, optimal, dan profesional.
Dikatakan, assessment center Polri membawa konsep penilaian yang terfokus pada kemampuan manajerial dan keberhasilan dalam menangani serta memberikan solusi pemecahan masalah. Tujuan akhirnya adalah memenuhi harapan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat untuk memiliki pejabat yang kompeten dan berintegritas tinggi.
Beny menyampaikan terima kasih kepada Pj Bupati Buton Tengah dan Pj Bupati Muna Barat beserta jajaran yang telah menggelar seleksi terbuka menggunakan fasilitas Assessment Center Polri di Polda Sultra. Ia yakin bahwa kegiatan ini akan berjalan independen dan menghasilkan pejabat yang memenuhi kriteria yang diharapkan.
“Seiring berjalannya waktu, harapan masyarakat Buton Tengah dan Muna Barat kini tertuju pada hasil seleksi ini, yang diharapkan akan melahirkan pemimpin berkualitas dan mampu membawa kemajuan di tingkat pemerintahan kabupaten,” kata Beny.
Penulis : R. Hafid
