Kendari, bentaratimur.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Bahtra melakukan reses di daerah pemilihan (dapil)-nya, Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan melakukan kunjungan di sejumlah lembaga vertikal yang menjadi mitra kerja Komisi XI, Kamis (14/7/2022).
Adapun lembaga vertikal yang dikunjungi poltikus Partai Gerindra itu yakni, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, Bank Indonesia (BI) Sultra, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, dan Kantor Bea Cukai Kendari.
Di BPKP Sultra, Bahtra menekankan kepada pihak BPKP agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah salah satunya pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan DD.
“Saya berpesan bahwa program program dari pusat sangat banyak, tolong diawasi betul, supaya penggunaannya lebih efektif, efisien dan menambah nilai tambah,” ujarnya.
Anggota DPR Fraksi Gerindra itu mengatakan, BPKP selain melakukan pengawasan juga melakukan pendampingan, karena untuk mengelola anggaran itu butuh SDM yang memadai. Ia juga meminta BPKP mengawasi penggunaan dana PEN yang akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan publik.
“Dana PEN ini kan banyak kepala daerah yang bermasalah, itu mesti diawasi betul,” jelasnya.
Sementara itu, pihak BPKP menyampaikan aspirasinya terkait minimnya anggaran pengawasan yang dialokasikan setiap tahunnya. Padahal lingkup kerja membawahi 17 kabupaten dan kota, yang sebagian daerahnya merupakan pulau-pulau.
Bahtra menyampaikan, bahwa dalam setiap rapat pembahasan anggaran, mitra komisi selalu meminta penambahan anggaran untuk mendorong peningkatan kinerja. Akan tetapi, kata dia, penambahan anggaran harus disertai dengan alasan mendasar yang bersifat skala prioritas
Setelah di BPKP, Bahtra menyambangi BPS Sultra. Dalam kesempatan itu yang dibahas adalah persoalan data dasar yang tidak pernah selesai dari tahun ke tahun, sehingga meminta BPS agar melakukan perbaikan data tersebut.
“BPS ini kan sebagai muara. Kadang-kadang dijadikan acuan oleh kementerian lain soal pendataan. Makanya, kalau petugas sensus turun ke bawah, jangan asal-asalan melakukan pendataan,” ucapnya.
Selanjutnya Bahtra menyambangi BPK Sultra. Ia menanyakan pemberian predikat penggunaan keuangan daerah seperti opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan wajar tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan kepada pemerintah daerah.
“Saya meminta kepada BPK, harus ada tindak lanjut. Jangan hanya dikasih status WTP atau WDP tapi tidak ada tindak lanjut. Harus kongkrit (tindak lanjut),” tegasnya.
Pihak BPK menyampaikan aspirasinya terkait pemblokiran anggaran sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Sultra perlu penyesuaian, terutama terkait metode pemeriksaan. Sarana dan prasaran gedung perkantoran perlu penyesuaian, serta kebutuhan anggaran dalam pembangunan gedung yang belum diakomodasi.
Kemudian, saat kunjungan di Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Bahtra meminta pihak BI agar tak hanya fokus pada sektor UMKM untuk bertumbuh kembang, tetapi harus mewujudkan kemandirian pangan, sehingga tak hanya menjadi slogan.
“Saya minta BI untuk terlibat dalam membantu teman-teman, baik UMKM yang fokus pada sektor pangan ini, maupun teman-teman lain yang bergerak di sektor pangan, sehingga kita dapat mewujudkan kemandirian pangan,” harapnya.
Sementara saat menyambangi KPP Pratama Kendari, Bahtra meminta agar mengejar pajak dari perusahaan-perusahaan nakal, khsusunya yang bergerak di sektor pertambangan.
“Jangan sampai sudah memberangkatkan atau menjual sekian tongkang, tapi membayar pajak yang tak sesuai. Dan hal itu harus dikejar, supaya penerimaan dari sektor pajak dapat meningkat,” tuturnya.
Sedangkan di Kantor Bea Cukai Kendari, Bahtra berharap agar penindakan dapat terus ditingkatkan.
“Saya lihat tadi jumlah yang paling besar penindakan itu masih di sektor rokok, kemudian ada minuman keras dan ganja yang ternyata masih marak peredarannya di Sultra,” ujar Bahtra.
Reporter : R. Hafid