Kendari, Bentara Timur – Jaringan Demokrasi Rakyat (Jangkar) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti terjadinya inflasi yang menyebabkan naiknya harga bahan pokok dan kelangkaan tabung liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg).
Dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi oleh Direktoral Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) pada Senin 23 Oktober 2023 lalu, Provinsi Sultra tercatat sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua Jangkar Sultra, Juraidin mengatakan, akibat inflasi yang terjadi masyarakat sultra mengalami kesulitan akibat naiknya harga bahan pokok dipasaran.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat mejerit,” kata Juraidin kepada bentaratimur.id, Sabtu (28/10/2023).
Jangkar Sultra memberikan catatan buruk terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sultra. Sebab, inflasi merupakan salah satu dari delapan program strategis dari Pj Gubernur Sultra pada saat dilantik.
“Pj Gubernur Sultra sejauh ini belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang mengakibatkan masyarakat Sultra menjerit,” ujar Juraidin.
Ia juga menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj Gubernur Sultra.
“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi di Sultra. Dimana Pj gubernur tidak mampu dalam melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah di Sultra untuk menekan inflasi,” beber Juraidin.
Selain itu, pihaknya menilai Pj Gubernur Sultra tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata. Bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” katanya.
Ia juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.
“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini. Melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 kg dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra saat dikonfirmasi via whatsapp belum memberikan respon terkait tingginya inflasi di Sultra.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah saat dimintai tanggapan terkait inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kg, ia malah mengarahkan untuk menghubungi Dinas dan Biro Pemprov Sultra yang menangani perihal persoalan tersebut.
Hal yang sama juga dilakukan Kepala Biro (Karo) Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Rajab. Saat dimintai komentarnya terkait inflasi, ia mengarahkan agar jurnalis mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya, karena sedang berada di luar Kota Kendari.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Sitti Saleha mengatakan, pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani tingginya inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 kg.
Salah satunya dengan melakukan pengawasan pada stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) di Kota Kendari, serta melakukan operasi pasar LPG.
“Operasi pasar telah dilaksanakan dibeberapa titik yakni, Kantor Camat Baruga, Kantor Camat Mandonga dan Kantor Lurah Anduonohu. Jumlah tabung LPG 3 kg yang disalurkan sebanyak 560 tabung di tiap titik,” kata Saleha.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke pasar yang melibatkan satgas pangan dan tim pengendalian inflasi daerah.
Penulis : R. Hafid
